Istri Mantan Kepala Interpol Cari Suaka di Prancis

Lyon: Istri dari Meng Hongwei, mantan kepala Kepolisian Internasional (Interpol) yang ditahan di Tiongkok sejak September tahun lalu, berusaha mencari suaka untuk diri sendiri dan dua anak kembarnya.

Grace Meng dan anak kembarnya yang berusia tujuh tahun selama ini tinggal di Lyon, kota tempat markas Interpol berdiri. Meng Hongwei dinyatakan hilang saat dirinya melakukan sebuah kunjungan ke Tiongkok.

Oktober lalu, otoritas Tiongkok mengatakan Meng sedang diselidiki atas dugaan menerima suap. Istri dan dua anak Meng yang berada di bawah perlindungan polisi, dikabarkan menerima sejumlah ancaman.

Baca: Mantan Presiden Interpol Dituduh Terima Suap

Mengutip dari radio France Inter, Jumat 18 Januari 2019, Grace mengaku “takut mereka akan menculik saya.”

“Saya menerima beberapa telepon aneh. Bahkan mobil saya dirusak. Dua warga Tiongkok — seorang pria dan wanita — mengikuti saya ke hotel,” lanjut dia, seperti dikutip dari laman BBC.

Dalam beberapa wawancara media, Grace menolak menunjukkan wajah atas alasan keamanan. Di hari suaminya dinyatakan hilang, Grace menyebut Meng sempat mengiriminya sebuah pesan di media sosial berbunyi, “tunggu telepon dari saya.” Usai pesan itu, Grace mengaku Meng mengirim simbol pisau yang mengindikasikan bahaya.

Sejak hilang pada 25 September, belum ada detail lebih lanjut mengenai kondisi Meng di penjara atau tuntutan apa yang dilayangkan kepadanya. Jabatan pria berusia 65 tahun itu sebagai kepala Interpol sebagian besar hanya bersifat seremonial, dan dirinya juga tidak diwajibkan untuk sering pulang ke Negeri Tirai Bambu.

Meng pernah menjadi satu dari enam wakil menteri berpengaruh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, dan juga memiliki 40 tahun pengalaman di sistem pengadilan kriminal negaranya.

Dia dipilih menjadi presiden Interpol pada November 2016, yang menjadikannya warga pertama asal Tiongkok di jabatan tersebut. Masa jabatan Meng seharusnya berlanjut hingga 2020.

(WIL)

Tangis Warga Polandia untuk Wali Kota yang Dibunuh

Gdansk: Ribuan warga Polandia berkumpul di kota Gdansk, Sabtu 19 Januari 2019, dalam menghadiri prosesi pemakaman Wali Kota Pawel Adamowicz. Penusukan terhadap Adamowicz mengejutkan warga Polandia, dan juga memunculkan pertanyaan mengenai ujaran kebencian dalam politik di negara tersebut.

Sekitar 3.500 orang, termasuk Presiden Polandia Andrzej Duda dan Presiden Dewan Uni Eropa Donald Tusk, menghadiri prosesi pemakaman Adamowicz. Duda telah mengumumkan satu hari berkabung nasional untuk mengenang Adamowicz.

Adamowicz, 54, ditusuk di bagian jantung di hadapan ratusan orang yang sedang menghadiri acara penggalangan dana. Korban ditusuk mantan narapidana yang membawa pisau.

Pelaku, pria berusia 27 tahun, dilaporkan pernah mengalami masalah kejiwaan dan telah menjalani hukuman lima tahun penjara atas perampokan bersenjata.

Belum lama ini bebas, pelaku mengaku kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintahan Polandia sebelumnya, yang dipimpin partai Civic Plattofm (PO). Adamowicz sempat berada di partai tersebut.

Bagi banyak warga Polandia, pembunuhan Adamowicz tidak semata disalahkan kepada pelaku, tapi juga maraknya ujaran kebencian dan perpecahan antar partai politik di negara tersebut.

“Kebencian yang telah membunuh Pawel,” tutur pemimpin PO Grzegorz Schetyna di hadapan para anggota parlemen, seperti disitat dari laman AFP.

“Ujaran kebencian ini diarahkan kepada seorang pria, yang dengan dibantu ribuan warga Gdansk telah berhasil membangun kota yang luar biasa ini,” tambah dia.

Politikus dari PO dan partai berkuasa PiS telah bersitegang selama bertahun-tahun, begitu juga dengan pendukung kedua kubu di dunia maya. Sejumlah kritikus menuduh pemerintah Polandia secara tidak langsung mengizinkan adanya atmosfer permusuhan.

Sejumlah media membandingkan penusukan Adamowicz dengan pembunuhan presiden Polandia Gabriel Narutowicz pada 1922, Kala itu, sang presiden dibunuh seorang nasionalis fanatik.

Sejak kematian Adamowicz, kepolisian Polandia telah menangkap beberapa orang yang diduga telah menuliskan kata-kata ancaman kepada politikus.

(WIL)

Visa Ditolak, Pengungsi Suriah Batal Berobat ke AS

Berlin: Seorang remaja perempuan yang merupakan pengungsi asal Suriah batal berobat ke Amerika Serikat (AS) karena visanya ditolak. Suriah merupakan salah satu dari sekian negara yang terdaftar di larangan masuk ke AS.

Marwa al-Shekh Ameen yang saat ini tinggal di Jerman, disarankan untuk berobat ke AS untuk menyembuhkan luka bakarnya di wajah, lengan dan dada akibat serangan bom di Suriah.

Dilansir Guardian, Sabtu 19 Januari 2019, Rumah Sakit Anak Shriners di Boston menjanjikan dapat merawat Marwa pada November 2018 dan akan menyediakan tempat tinggal sementara untuk dia dan ayahnya.

Namun, visa tak didapat oleh keduanya pada 20 Desember 2018 dengan alasan tidak ada cukup bukti untuk memastikan Marwa dan ayahnya akan kembali ke Jerman.

Sebelumnya, Marwa telah mengatakan bahwa keenam saudara kandungnya, kakek, nenek, paman dan keluarganya yang lain telah bermigrasi ke Jerman tepatnya di Nuremberg.

Baca: Larangan Masuk WN Mayoritas Muslim ke AS Berlaku Hari Ini

Saat ini, lebih dari 33.176 aplikasi visa dari warga negara yang dilarang masuk ke AS tersebut telah diberi keringanan sekiar 2 persen dari Desember 2017 hingga Mei 2018.

Dua anggota Parlemen Jerman juga menulis surat terbuka untuk AS demi mendukung Marwa dapat berobat di Negeri Paman Sam tersebut. Mereka juga dapat menjamin bahwa Marwa dan ayahnya akan kembali ke Jerman. 

Pada 2016, wajah Marwa terbakar setelah lampu minyak tanah jatuh karena serangan bom di dekat rumahnya di Suriah. Akibat perang yang tak kunjung usai, Marwa dan keluarganya melarikan diri ke Turki.

Presiden AS Donald Trump, pada Juni 2017, menetapkan bahwa orang-orang dari Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman memasuki AS selama 90 hari, sementara untuk pengungsi diberlakukan selama 120 hari.

(WIL)

Dua Jet Tempur Rusia Bertabrakan di Wilayah Udara Jepang

Dua pesawat Sukho SU-34 milik Rusia di pameran dirgantara MAKS 2017 di Zhukovsky. (Foto: AFP).

Moskow: Kecelakaan pesawat tempur dialami oleh Angkatan Udara Rusia. Dua dari jet tempur mereka bertabrakan di atas wilayah udara Jepang saat melakukan penerbangan pelatihan.

“Dua jet tempur SU-34 bertabrakan di atas Laut Jepang saat latihan. Awak dari kedua pesawat itu berhasil menyelamatkan diri,” ujar pihak Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip AFP, Jumat, 18 Januari 2019.

Jet tempur itu berada di udara sekitar 35 kilometer dari pesisir wilayah timur jauh Rusia. Mereka bertabrakan setelah melakukan suatu manuver.

Pada akhirnya kedua pilot kemudian diselamatkan saat operasi yang melibatkan beberapa armada Pasifik Rusia. Hingga saat ini tidak diketahui apa penyebab tabrakan itu.

Sementara penyelidikan atas insiden masih terus berlanjut. Saat tabrakan terjadi, kedua jet itu tidak membawa senjata.

(FJR)

Kendarai Mobil Sendiri, Suami Ratu Inggris Kecelakaan

Mobil Pangeran Philip yang terbalik. (Foto: BBC)

London: Pangeran Philip, suami dari Ratu Elizabeth II, mengalami kecelakaan saat mengemudi di dekat perkebunan Queen’s Sandringham. Beruntung, pria berusia 97 tahun ini tidak terluka.

Diketahui sekitar pukul 15.00 sore waktu setempat, Pangeran Philip mengendarai Land Rover dan tergelincir serta menabrak sebuah mobil Kia. Dua wanita di dalamnya terluka ringan.

Dilansir dari BBC, Jumat 18 Januari 2019, mobil yang dikendarai Pangeran Philip pun terbalik. Warga yang melihat membantu sang pangeran untuk keluar dari mobil.

“Ia sadar tapi tampak sangat terkejut karena kecelakaan tersebut,” kata seorang saksi mata.

Sempat ditutup, lokasi kecelakaan tersebut kini sudah dibuka kembali dan dua korban terluka pun telah kembali dari rumah sakit.

Di sekitar lokasi kecelakaan, terdapat banyak pecahan kaca dan beberapa bagian mobil yang rusak. Selain itu, masih ada beberapa mobil polisi yang berjaga.

Istana Buckingham pun mengonfirmasi bahwa Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II memang sedang tidak tinggal di Istana, melainkan di perkebunan di kawasan Norfolk, sejak Natal 2018.

(FJR)

Populasi Menurun, Norwegia Butuh Lebih Banyak Anak

Ilustrasi anak-anak. (Foto: AFP)

Oslo: Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg memperingatkan bahwa populasi manusia di negaranya bisa merosot drastis jika tidak ada angka kelahiran yang signifikan tiap tahunnya.

“Norwegia membutuhkan lebih banyak anak kecil. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu siapa pun bagaimana hal ini dilakukan,” kata Solberg, dikutip dari AFP, Kamis 17 Januari 2019.

Menurut Solberg, negara-negara Nordik saat ini membutuhkan banyak anak-anak dan generasi muda. Sebab, populasi negara-negara tersebut, termasuk Norwegia, mayoritas adalah orangtua.

“Dalam beberapa dekade mendatang, kita akan menghadapi masalah dengan kekurangan anak-anak dan generasi muda,” ujar dia lagi.

Di Norwegia, Finlandia dan Islandia, tingkat kelahiran turun ke posisi terendah dalam sejarah. Norwegia harus mencapai skala 2,1 agar populasi mereka tetap stabil. Sedangkan, di tahun 2017, angka kelahiran hanya mencapai skala 1,49-1,71.

Menurunnya angka kelahiran juga bisa menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Bahkan, saat ini ada gagasan agar perempuan di Norwegia mendapatkan uang dari setiap anak yang lahir. 

Namun, ada gagasan lain pula yang menyebutkan bahwa perempuan di Norwegia yang usianya telah mencapai 50 tahun dan tak memiliki anak, harus membayar denda. 

(FJR)

Lolos Mosi Tidak Percaya, PM Inggris Batal Lengser

PM Inggris Theresa May berpidato usai memenangkan mosi tidak percaya. (Foto: AFP)

London: Menang di pemungutan suara mosi tidak percaya yang dilakukan Parlemen Inggris, Theresa May berhasil mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri. May menang 325 suara melawan 306 suara. 

“Semua politisi dan semua pihak harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan harus berkonsultasi dengan anggota parlemen untuk semua keputusan,” kata May, usai hasil pemungutan suara diumumkan.

Dilansir dari Guardian, Kamis 17 Januari 2019, para anggota parlemen rendah Inggris mengadakan mosi tidak percaya usai menolak rancangan perjanjian Brexit milik May.

Pemungutan suara ini diajukan oleh kubu oposisi yang dipimpin Jeremy Corbyn. 

“Saya akan melanjutkan upaya mewujudkan Brexit dan mengatakan sudah tugas saya untuk menemukan jalan keluar yang bisa disepakati Parlemen,” lanjut May lagi.

Baca: Brexit Ditolak, PM Inggris Hadapi Mosi Tidak Percaya

May mendapat dukungan dari partai Irlandia Utara, DUP, dan para anggota Partai Konservatif yang sebelumnya memberikan suara untuk menolak rancangan perjanjian Brexit yang ia ajukan.

Dirancang selama hampir dua tahun, perjanjian Brexit yang ditolak ini membuat masa depan Inggris semakin tidak pasti. Uni Eropa menyerukan kepada Inggris untuk mengatakan apa yang sebenarnya diinginkan kerajaan tersebut.

“Jika sebuah perjanjian tidak memungkinkan, dan tidak ada yang menginginkan perjanjian, maka siapa yang berani mengatakan apa solusi positif dari semua ini?” tanya Presiden UE Donald Tusk di Twitter, seperti dikutip dari laman AFP.

Jean-Claude Juncker, Presiden Komisi Eropa, pernah mengingatkan mengenai risiko “tidak adanya perjanjian” terkait Brexit — sebuah hasil yang dapat mengganggu sektor perdagangan, memperlambat perekonomian Inggris dan merusak pasar finansial.

Pemerintah Irlandia — satu-satunya anggota UE yang berbagi perbatasan darat dengan Inggris — mengaku sedang mempersiapkan diri menghadapi dampak dari “kacaunya masalah Brexit.”

(FJR)

Tiga Skenario Bagi PM Inggris Usai Penolakan Brexit

London: Parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Hasil voting 15 Januari itu memicu masalah bagi posisi May sebagai Perdana Menteri Inggris.

Baca juga: Brexit Ditolak, PM Inggris Hadapi Mosi Tidak Percaya.

Namun ada tiga skenario utama yang bisa diambil cepat oleh Pemerintah Inggris untuk mengatasi masalah ini. Waktunya hingga 29 Maret 2019, di mana Inggris akan resmi berpisah dengan Uni Eropa setelah bersama selama 46 tahun.

Mencoba lagi

Pemerintah Inggris dan para pemimpin di Uni Eropa (UE) mengatakan, kesepakatan Brexit itu adalah kompromi yang terbaik dihasilkan. Meskipun ditolak parlemen, PM May menegaskan bahwa kesepakatan itu adalah satu-satunya pilihan.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif,-partai yang mengusung May,- mengatakan bahwa kesepakatan itu tetap menjaga kedekatan Inggris dengan UE. Sementara pihak oposisi melihat pemerintah gagal untuk melindungi hubungan ekonomi dengan blok negara Eropa barat itu.

Kedua belah pihak di parlemen juga tidak menyukai rencana tetap membuka perbatasan Irlandia. Selama ini Irlandia dianggap sebagai pintu belakang, yang bisa memaksa Inggris mengikuti aturan perdagangan Eropa.

PM May sebelumnya sudah mengupayakan konsensi dengan para pemimpin UE, tetapi mereka menolak mengubah kesepakatan itu. Tetapi para pengkritik tidak yakin.

Pada Selasa, May memperingatkan  tidak ada ‘kesepakatan alternatif’ mengenai UE. Tetapi dia menegaskan terbuka untuk melakukan diskusi dengan para anggota parlemen mengenai ‘hal yang bisa dinegosiasikan’ dan bisa ‘mengeksplorasinya bersama Uni Eropa’. Adapun Jaksa Agung Geoffrey Cox menyebutkan bahwa kesepakatan Brexit akan kembali bentuk dan isi yang sama.

Tidak ada kesepakatan

Ini disebut sebagai skenario kiamat yang bisa memicu terjadinya resesi di Inggris serta memperlambat pertumbuhan ekonomi Uni Eropa. Ini adalah skenario pasti jika Parlemen Inggris tetap menolak kesepakatan itu dan tidak ada solusi tercapai sebelum 29 Maret.

Kesepakatan yang dibuat PM May bermaksud agar Inggris sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia, bisa mempertahankan kesepakatan dagangnya dengan Uni Eropa. Selama ini, UE merupakan pasar ekspor besar bagi Negeri Ratu Elizabeth.

Perubahan tiba-tiba menuju standar berbeda akan menimbulkan dampak ekonomi di berbagai sektor. Bahkan ada kemungkinan harga berbagai kebutuhan akan naik di Inggris dan bisa menimbulkan gangguan alur logistik seperti di pelabuhan.

Pemerintah Inggris sendiri sudah melakukan persiapan selama beberapa minggu jika tidak ada kesepakatan tercapai.

Muncul pula spekulasi di London dan Brussels (Belgia markas Uni Eropa) bahwa PM May akan menunda Brexit demi menghindari skenario tidak ada kesepakatan.

Referendum kedua

Para pendukung Uni Eropa di Inggris terus menuntut dilakukannya voting ulang atas keanggotaan Inggris di organisasi ini.

Tidak ada hukum yang melarang Inggris mengulang voting itu. Tetapi banyak yang mempertanyakan, jika tindakan itu tidak demokratis.

Referendum kedua hanya menunjukkan perpecahan di Inggris. Survei menunjukkan bahwa rakyat Inggris masih terpisah mengenai isu ini.

May sebelumnya memperingatkan bahwa voting kedua bisa menimbulkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki atas integritas politik Inggris.

Salah satu yang memungkinkan saat ini adalah menunda perpisahan Inggris dari UE. Meskipun para diplomat UE memperingatkan hal itu hanya bisa diberikan beberapa bulan.

(FJR)

Rusia Mengaku Masih Sulit Bermitra dengan Jepang

Moskow: Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan Moskow dan Tokyo masih ‘sulit bermitra’ meski kedua negara sudah berupaya menyelesaikan perseteruan terkait masalah pulau sengketa di perbatasan.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dijadwalkan bertemu di Moskow pekan mendatang. Keduanya akan membicarakan empat pulau di wilayah perbatasan yang menjadi sumber ketegangan dua negara.

Tahun lalu, Putin dan Abe sepakat meningkatkan upaya untuk menyepakati perjanjian damai demi mengakhiri ketegangan yang bermula sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Lavrov, berbicara dalam sebuah konferensi tahunan di Moskow, mengungkapkan pandangannya menjelang pertemuan Putin dan Abe. “Saat ini kita masih jauh dari membuat semacam kemitraan dalam hubungan internasional,” ungkap dia, seperti dikutip dari laman AFP, Rabu, 16 Januari 2019.

“Mengapa Jepang menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak dapat menerima hasil Perang Dunia II secara keseluruhan?” tanya Lavrov.

Menurut dia, mengakui hasil PD II bukan sebuah ultimatum, melainkan “bagian tak terpisahkan dari sistem internasional modern.”

Baca: Dubes Rusia: Pulau Kuril Milik Kami

Sebelumnya pada pekan ini, Lavrov telah bertemu Menlu Jepang Taro Kono. Ia meminta Tokyo mengakui kedaulatan Moskow atau Kepulauan Kuril jika ingin mengakhiri ketegangan kedua negara.

Selain soal pulau sengketa, Lavrov menilai sikap Jepang yang pro terhadap Barat juga berpotensi memperburuk hubungan antara Negeri Beruang Merah dengan Negeri Sakura.

“Jepang selalu menentang kita dalam semua resolusi terkait kepentingan Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” sebut Lavrov.

Kepulauan Kuril, yang berjarak kurang dari 10 kilometer dari Hokkaido, Jepang, terdiri dari pulau Kunashir, Iturup, Shikotan dan Habomai. Tiga dari pulau itu berpenghuni, sementara Habomai hanya diisi petugas patroli.

Pada 1956, Jepang dan Uni Soviet menandatangani sebuah dokumen yang intinya menyerahkan Shikotan dan Habomai kepada Tokyo. Namun Jepang menolak dan meminta agar keempat pulau itu menjadi milik mereka.

(WIL)

Jerman Sebut Masih Ada Waktu untuk Negosiasikan Brexit

Kanselir Jerman Angela Merkel menggunakan komputer tablet saat menunggu pertemuan CDU di Berlin, 15 Januari 2019. (Foto: AFP/dpa/BERND VON JUTRCZENKA)

Berlin: Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan “masih ada waktu untuk bernegosiasi,” usai parlemen Inggris menolak perjanjian Brexit yang disepakati antara Perdana Menteri Theresa May dengan Uni Eropa.

Tenggat waktu bagi Inggris untuk Brexit, atau keluar dari keanggotaan UE, adalah 29 Maret mendatang.

“Kami masih memiliki waktu untuk bernegosiasi, tapi sekarang kami masih menunggu apa yang akan diajukan perdana menteri (Theresa May),” tutur Merkel dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita NTV, Rabu 16 Januari 2019.

“Saya sangat menyayangkan parlemen Inggris tadi malam menolak perjanjian itu,” lanjut dia.

Menurut Merkel, segala sesuatu tentang Brexit ini hanya tergantung dari sisi Inggris. Ia mendesak PM May untuk segera memberitahu UE, apa yang sebenarnya diinginkan Inggris.

“Kami ingin meminimalisasi dampak buruk dari semua ini, karena saya yakin pasti akan ada. Itulah mengapa kami ingin berusaha mencapai solusi yang baik. Tapi kami juga menyiapkan diri jika solusi semacam itu tidak pernah tercapai,” sebut Merkel.

Pernyataan senada telah disampaikan Menteri Urusan Eropa Prancis Nathalie Loiseau. Menurutnya, deadline Brexit dapat diperpanjang jika Inggris memang menginginkan hal tersebut.

“Secara teknis, hal itu (memperpanjang tenggat waktu) memungkinkan. Inggris harus memintanya, dan permintaan itu harus disepakati secara bulat oleh 27 anggota UE,” ungkap Loiseau.

Dalam voting perjanjian Brexit, 432 anggota parlemen menolak dan hanya 202 yang menyetujui. Ini merupakan kekalahan terbesar di level parlemen dalam sejarah politik modern Inggris.

(WIL)

Deadline Brexit Dapat Diperpanjang atas Permintaan Inggris

Paris: Uni Eropa dapat memperpanjang tenggat waktu atau deadline Brexit pada 29 Maret jika Inggris memang melayangkan permintaan seperti itu. Demikian disampaikan Menteri Urusan Eropa Prancis Nathalie Loiseau, Rabu 16 Januari 2018.

Parlemen Inggris telah menolak perjanjian Brexit yang disepakati Perdana Menteri Theresa May dengan Uni Eropa dalam sebuah pemungutan suara di London pada 15 Januari. Penolaka ini membuat masa depan Inggris di UE menjadi semakin tidak pasti.

“Saat ini, apa yang saya ucapkan baru sebatas teori, karena (PM) May belum pernah melayangkan permintaan, begitu juga dengan pejabat Inggris lainnya,” tutur Loiseau kepada radio France Inter.

“Secara teknis, hal itu (memperpanjang tenggat waktu) memungkinkan. Inggris harus memintanya, dan permintaan itu harus disepakati secara bulat oleh 27 anggota UE,” lanjut dia.

Namun jika nanti deadline diperpanjang, lantas apa yang akan dilakukan Inggris? Loiseau meminta Inggris untuk segera menyatakan sikap usai penolakan perjanjian Brexit.

UE terkejut saat mendengar parlemen Inggris menolak perjanjian Brexit. Loiseau menyebut semua negara anggota menganggap perjanjian tersebut adalah “satu-satunya solusi yang memungkinkan” untuk menyelesaikan isu Brexit.

“Perjanjian itu seharusnya tidak perlu diperiksa lagi. Kami telah mengeksplorasi segala opsi. Jika Inggris ingin tetap dekat dengan UE meski sudah berpisah, perjanjian tersebut adalah jawabannya,” tambah dia.

Opsi lain, tambah Loiseau, adalah “tidak ada perjanjian, atau tidak ada Brexit.” Dalam sebuah pesan personal kepada Inggris, Loiseau mengatakan, “ayo cepat, 28 Maret sudah di depan mata.”

Dalam voting perjanjian Brexit, 432 anggota parlemen menolak dan hanya 202 yang menyetujui. Ini merupakan kekalahan terbesar di level parlemen dalam sejarah politik modern Inggris.

Baca: Brexit Ditolak, PM Inggris Hadapi Mosi Tidak Percaya

(WIL)

Pengadilan ICC Bebaskan Mantan Presiden Pantai Gading

Warga Pantai Gading bersorak usai mengetahui ICC telah memerintahkan pembebasan mantan presiden Laurent Gbagbo, 15 Januari 2019. (Foto: AFP/SIA KAMBOU)

Den Haag: Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memerintahkan pembebasan mantan Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo terkait tuduhan kasus pembunuhan dan pemerkosaan massal. Selain Gbagbo, mantan Menteri Muda Pantai Gading Charles Ble Goude juga dilepaskan dari semua tuntutan.

Gbagbo dan Goude diseret ke ICC atas tuduhan serangkaian aksi kekerasan pascapemilihan umum di Pantai Gading pada 2011. Kala itu, Gbagbo menolak menyerahkan kekuasaan ke Alassane Quattara, presiden Pantai Gading saat ini. Penolakan berujung pada tewasnya sekitar 3.000 orang.

Setelah pasukan Prancis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengintervensi, Gbagbo dikeluarkan paksa dari sebuah tempat persembunyian bersama istrinya, Simone.

Seperti disitat dari laman Guardian, Jajaran hakim ICC menyatakan Gbagbo dan Goude tidak memiliki rencana untuk tetap berkuasa di Pantai Gading pada 2011. Oleh karena itu, ICC menilai keduanya sudah “tidak perlu lagi membela diri, karena tim jaksa juga tidak dapat menghadirkan bukti-bukti kuat.”

Keputusan ini merupakan pukulan telak bagi jaksa ICC. Namun pengadilan dilanjutkan kembali hari ini, Rabu 16 Januari 2019, di mana jaksa masih memiliki opsi untuk mengajukan banding atas putusan ICC. 

Sejak 2011, ICC sempat dituduh berat sebelah karena tidak melayangkan tuntutan apapun kepada para komandan Pantai Gading yang pro-Quattara, yang juga dituduh melakukan sejumlah aksi kekerasan. Quattara, yang terpilih lagi menjadi presiden pada 2015, dituding menggunakan ICC untuk membungkam oposisi.

Kepala Jaksa ICC, Fatou Bensouda, mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap Pantai Gading masih akan berlanjut, termasuk kemungkinan soal pembantaian di Duekoue pada Maret 2011 yang menewaskan 800 orang.

“Pihak kami akan terus melakukan yang terbaik. Penderitaan para korban di Pantai Gading akan selalu berada di benak kami,” ungkap Bensouda.

(WIL)

Pejabat Keamanan Rusia Sebut Ukraina Berpotensi Bubar

Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev (kanan) dalam sebuah acara di Teheran, Iran, 26 September 2018. (Foto: AFP/ATTA KENARE)

Moskow: Seorang pejabat tinggi Rusia menyebut Ukraina berpotensi kehilangan status kenegaraan karena negara tersebut sedang dilanda berbagai masalah, salah satunya adalah intervensi dari Barat.

Kiev dan Moskow bersitegang usai krisis politik pada 2014 membuat Presiden Ukraina kala itu, Viktor Yanukovych, terguling dari jabatannya. Yanukovych dikenal sebagai tokoh pro Rusia.

Pemerintah baru Ukraian kemudian menuduh Rusia telah merebut Semenanjung Krimea lewat referendum kontroversial. Rusia juga dituduh mendukung pemberontakan di wilayah timur Ukraina.

Hampir lima tahun berlalu dari konflik tersebut, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev menilai strategi pro-Barat yang diterapkan Presiden Ukraina Petro Poroshenko dapat berujung pada bubarnya negara tersebut.

“AS menguasai otoritas di Kiev dan Poroshenko secara personal. Bahkan para pakar Rusia pun skeptis dan mempertanyakan kinerja empat tahun Petro Poroshenko sebagai kepala negara,” tutur Patrushev kepada surat kabar Rossiyskaya Gazeta, seperti dilansir dari laman Newsweek, Rabu 16 Januari 2019.

“Segala tindak tanduk otoritas Kiev akan membuat Ukraina terbelah. Ukraina menerapkan skenario Barat tanpa memerhatikan kehidupan masyarakatnya sendiri. Pada akhirnya, negara itu akan benar-benar terbelah,” lanjut dia.

“Penerapan kebijakan semacam itu secara terus-menerus mungkin juga akan membuat Ukraina kehilangan status kenegaraan,” ungkap Patrushev.

Negeri Paman Sam mendukung Ukraina dengan kekuatan militer dan penasihat untuk membantu Kiev melawan pemberontak. Meski Presiden Donald Trump bertekad memperkuat hubungan AS dengan Rusia, Washington justru meningkatkan dukungan kepada Kiev dan meningkatkan sanksi terhadap Moskow.

Perang antara pasukan Ukraina dan pemberontak di perbatasan timur sejak 2014 telah menewaskan sekitar 10 ribu orang, Status perang saat ini terhenti sementara.

Namun insiden terbaru di Selat Kirch berpotensi membuat Ukraina dan Rusia bertempur secara langsung. Insiden terjadi pada November lalu, saat Rusia menembaki tiga kapal Ukraina dan menangkap para krunya.

Baca: Presiden Ukraina Peringatkan Perang Skala Penuh dengan Rusia

(WIL)

Brexit Ditolak, PM Inggris Hadapi Mosi Tidak Percaya

London: Parlemen Inggris menolak perjanjian Brexit yang telah disepakati Perdana Menteri Theresa May dengan Uni Eropa, Selasa 15 Januari. Penolakan ini memicu pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap PM May yang dijadwalkan digelar hari ini, Rabu 16 Januari 2019.

Dalam voting perjanjian Brexit, 432 anggota parlemen menolak dan hanya 202 yang menyetujui. Ini merupakan kekalahan terbesar di level parlemen dalam sejarah politik modern Inggris.

Dirancang selama hampir dua tahun, perjanjian Brexit yang ditolak ini membuat masa depan Inggris semakin tidak pasti. UE menyerukan kepada Inggris untuk mengatakan apa yang sebenarnya diinginkan kerajaan tersebut.

Baca: Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Brexit

“Jika sebuah perjanjian tidak memungkinkan, dan tidak ada yang menginginkan perjanjian, maka siapa yang berani mengatakan apa solusi positif dari semua ini?” tanya Presiden UE Donald Tusk di Twitter, seperti dikutip dari laman AFP.

Jean-Claude Juncker, Presiden Komisi Eropa, pernah mengingatkan mengenai risiko “tidak adanya perjanjian” terkait Brexit — sebuah hasil yang dapat mengganggu sektor perdagangan, memperlambat perekonomian Inggris dan merusak pasar finansial.

Pemerinta Irlandiah — satu-satunya anggota UE yang berbagi perbatasan darat dengan Inggris — mengaku sedang mempersiapkan diri menghadapi dampak dari “kacaunya masalah Brexit.”

Sementara Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz, merepresentasikan suara dominan di bidang ekonomi Benua Biru, menyerukan voting soal Brexit di Inggris sebagai “hari pahit bagi Eropa.”

Hampir semua media Inggris menempatkan berita penolakan Brexit di halaman depan. PM May disebut “hancur” dan “dipermalukan” usai perjanjian Brexit ditolak.

Halaman depan Daily Telegraph menuliskan bahwa PM May telah “dipermalukan total.” Sementara The Sun menuliskan penolakan perjanjian di parlemen sebagai “Brextinct,” yang merujuk pada kepunahan (extinct).

“Perjanjian Brexit May telah punah seperti burung dodo,” tulis The Sun, surat kabar terlaris di Inggris.

(WIL)